Kehadiran KBIHU dinilai sangat bermanfaat bagi negara mengingat besarnya jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai lebih dari 210 ribu orang setiap tahun.
Ia juga keberatan apabila KBIHU dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan haji tahun ini, seperti persoalan jemaah lansia di Masjidil Haram, dugaan pungutan tertentu, hingga polemik dam dan badal haji.
"Jangan sampai semua dibebankan atau ditumpahkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji. Mengenai dam, kemudian mengenai badal, semua didiskreditkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji," tegasnya.
Sebelumnya, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, DPR juga telah menegaskan tidak akan menghapus keberadaan KBIHU.
Meskipun demikian, Cucun tetap memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas pelaksanaan haji tahun ini yang dinilai berjalan baik berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Timwas DPR yang terus melakukan koordinasi, komunikasi, serta proses pengawasan dan evaluasi.
