Sebagai respons, Swedia mengubah arah kebijakannya pada tahun 2023 dengan mendorong pengajaran berbasis kertas bagi siswa yang lebih muda.
Pemerintah negara tersebut mengalokasikan dana sekitar 658 juta hingga 755 juta kronor atau sekitar 70 juta hingga 80 juta dolar AS (sekitar Rp1,25 triliun hingga Rp1,42 triliun) setiap tahunnya hingga tahun 2025 untuk buku cetak dan materi pengajaran lainnya di taman kanak-kanak serta sekolah wajib (setingkat SD hingga SMP).
Kembalinya Swedia ke buku cetak ini terjadi di saat beberapa negara justru sedang mendigitalisasi pendidikan mereka.
Di Jepang, misalnya, undang-undang hasil revisi baru-baru ini disahkan untuk memperkenalkan buku teks digital sebagai materi pengajaran resmi di sekolah-sekolah.
"Keputusan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak, yang otaknya masih berkembang, mungkin sangat rentan terhadap dampak perangkat digital," kata Ketua Komite Pendidikan Parlemen Swedia Joar Forssell.
Namun, beberapa peneliti dan pendidik menunjuk pada faktor-faktor lain di balik melemahnya performa akademik, termasuk perubahan demografis dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dari keluarga imigran.
Swedia mulai menerima imigran dan pengungsi dalam jumlah besar dari Suriah, Afganistan, dan negara-negara Afrika sejak sekitar tahun 2015.
