Gubernur juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan tidak bisa diseragamkan tanpa mempertimbangkan karakter sosial dan budaya setempat.
“Indonesia itu heterogen. Kalau semuanya dipaksa sama, di situlah awal dari sebuah persoalan. Pendekatan berbasis nagari justru menjadi kekuatan kita dalam menjaga kelestarian alam,” tegasnya.
Mahyeldi mengapresiasi WWF Indonesia yang telah menginisiasi seminar tersebut sebagai ruang dialog lintas perspektif, mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh adat, hingga masyarakat. Ia berharap forum tersebut melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di tingkat nagari.
“Jangan berhenti pada diskusi dan dokumen. Kita butuh langkah nyata yang bisa dirasakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan, sungai, serta lanskap Sumatera Barat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan masyarakat nagari, pemangku adat, akademisi, serta mitra pembangunan dalam menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah lindung secara berkelanjutan.
“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan kualitas hidup anak cucu kita di masa depan,” tutup Mahyeldi.
