Sebelumnya, Tito telah melarang seluruh kepala daerah melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Kebijakan moratorium ini bertujuan menekan beban belanja pegawai di APBD yang kian membengkak.
Pengecualian hanya diberikan untuk sektor pelayanan dasar yang bersifat keahlian khusus, seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Tito menjelaskan, berdasarkan data Kemendagri terhadap 546 daerah, sebanyak 469 daerah atau 86 persen masih berstatus lemah secara finansial karena sangat bergantung pada dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 memastikan penugasan guru non-ASN berlangsung hingga 31 Desember 2026, serta menjamin guru tetap bisa mengajar dan menerima penghasilan selama masa transisi.
Pemerintah juga menegaskan tidak ada opsi pemberhentian pegawai dalam proses penataan ini.
Hingga berita ini diturunkan, skema final pengangkatan guru honorer masih dalam tahap pembahasan antara Kemendagri, Kemendikdasmen, dan Kementerian PANRB.
