CARAPANDANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) sektor pertanahan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya saat menyerahkan puluhan sertifikat tanah kepada pemerintah daerah dan lembaga keagamaan di Sulawesi Utara, Kamis (17/7/2025).

"Prinsip kami, segala sesuatu yang jadi masalah harus diakhiri. Kita harus punya komitmen bahwa pada masa Pak Presiden Prabowo inilah, masalah-masalah sengketa pertanahan, masalah sertipikasi, harus selesai," ujar Nusron di hadapan para pejabat daerah di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulut.

Dari total 70 juta hektare tanah di luar kawasan hutan (APL) di Indonesia, Nusron menyebut sebanyak 55,5 juta hektare sudah bersertifikat. Artinya, masih ada sekitar 14,5 juta hektare lahan yang belum tersertifikasi. Ia pun mendorong peran aktif seluruh elemen, mulai dari kepala daerah, pemuka agama, hingga masyarakat.

"Kalau sedang kumpul dengan kepala desa dan warga desa, tolong sampaikan untuk datang ke ATR/BPN dan sertifikat kan tanahnya. Jangan ditunda," pintanya.

Menteri Nusron menekankan bahwa pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dinilai sebagai kunci keberhasilan.