“Regulasi kita harus adaptif, harus cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita mencoba memberikan proteksi tapi kita tidak menghambat inovasi-inovasi. Jadi kita harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital kita,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya standar manajemen data yang disusun bersama sektor publik dan privat agar dataset yang digunakan dalam pengembangan AI bersih, relevan, dan representatif.

“Di sini penting sekali pertemuan kita pagi ini untuk bisa membahas lebih dalam tentang bagaimana standar manajemen data. DAMA saya kira bisa membantu di sini yang bisa melibatkan sektor publik dan juga privat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada teknologi, tetapi pada kesiapan manusia dan proses pengelolaan data.

“Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan di teknologi yang terbesar, tapi pada people dan juga process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, saya kira kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika saja,” tegasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk membangun tata kelola data nasional yang kuat. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan AI di Indonesia aman, akurat, dan benar-benar melindungi kepentingan publik. dilansir komdigi.go.id