Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa buku ini tidak akan menambah mata pelajaran baru, melainkan akan memperkaya materi yang sudah ada dengan nilai-nilai antikorupsi.
"Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III Akhmad Wiyagus menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menyusun regulasi turunan agar implementasi pendidikan antikorupsi dapat berjalan efektif di daerah masing-masing.
Pendidikan ini akan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
"Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas," pungkas Ketua KPK Setyo Budiyanto.
