3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
4. Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya berbasis falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Dalam paparannya, Rida juga menyinggung target indikator makro ekonomi yang mengalami penyesuaian. Tingkat inflasi ditargetkan turun dari 1,90% menjadi 1,65%, sementara tingkat kemiskinan diharapkan menurun dari 5,29% menjadi 5,15%.
“Kami optimistis target ini bisa tercapai jika seluruh perangkat daerah bekerja maksimal dan masyarakat mendukung kebijakan yang sudah disusun,” ungkap Rida.
Terkait realisasi APBD hingga semester pertama 2025, Rida menyebut pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp384,88 miliar atau 51,48%, sedangkan belanja baru mencapai Rp306,30 miliar atau 37,46%.
“Rendahnya realisasi belanja antara lain disebabkan oleh adanya perubahan sistem e-katalog dan kendala teknis pada aplikasi pajak E-Coretax,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan, terjadi penurunan sebesar Rp3,32 miliar atau 0,44% dibanding APBD awal. Meski begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik Rp6,34 miliar atau 4,29%, terutama dari kontribusi BLUD RSUD.
Di sisi lain, pendapatan transfer pusat turun Rp9,66 miliar, termasuk akibat penghapusan dua alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
