Dia mengakui bahwa hingga saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo relatif tinggi. Tapi dia mengingatkan agar angka kepuasan tersebut tidak dimaknai sebagai legitimasi tanpa batas atas seluruh kinerja pemerintahan.

Menurutnya kepuasan publik bersifat dinamis dan dapat bersifat sementara, bahkan tidak menutup kemungkinan hanya merupakan efek honeymoon period di awal masa pemerintahan.

Selanjutnya dia juga mengingatkan bahwa kegagalan merespons persoalan lingkungan, membiarkan eksploitasi alam berlanjut, serta buruknya komunikasi pejabat publik terhadap kritik rakyat berpotensi menggerus fondasi demokrasi.

“Ketika eksploitasi alam terus dibiarkan, komunikasi pejabat publik tak kunjung diperbaiki dan malah melukai rakyat, demokrasi dilemahkan, sementara kritik dianggap ancaman dan diabaikan, maka jangan berharap apa yang dicita-citakan Presiden tercapai,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan risiko besar terhadap masa depan bangsa jika arah kebijakan tersebut tidak segera dibenahi. “Justru yang akan terjadi Indonesia bubar sebelum 2045, seperti yang sempat disampaikan Presiden Prabowo tujuh tahun lalu,” pungkas Nurul, merujuk pada visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.