Konsistensi atas Komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal, dan maraknya kasus penyelundupan. “Kami minta terus diusut penyimpangan dalam tatakelola pertambangan atas keterlibatan oknum-oknum APH yang nakal, serta adanya sanksi penutupan kegiatan pertambangan bila ini benar terjadi,” tegasnya Nisa.
Selanjutnya, “Masalah besar hingga saat ini juga adalah budaya birokrasi yang korup, birokrat yang rumit tidak memberi kemudahan rakyat. “Kami sangat setuju ini semua harus diberantas,” sambungnya.
Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tidak luput mengingatkan situasi dari geopolitik dunia yang sedang menghadapi konflik geopolitik perang dagang perang terbuka hingga saat ini.
Jangan sampai kehilangan rantai pasok energi Global sehingga Indonesia juga ditargetkan harus bisa mandiri dari sisi energi menghasilkan maupun mengekspor energi keluar dari Indonesia.
