Polda Metro Jaya masih mendalami laporan tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik di Tanah Air.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 23 dari 47 satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyetorkan uang pemerasan untuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dari identifikasi melalui rekening para tersangka, nilai dugaan pemerasan yang dilakukan mencapai Rp 201 miliar untuk periode tahun 2020 hingga 2025.
RICS mengecam "pemerasan tarif yang tak bisa dibenarkan dan ilegal" yang memakan korban negara-negara anggotanya, demikian kata Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dalam rapat virtual BRICS
KPK mengatakan secepatnya menahan empat tersangka lain terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA
Turut diperiksanya Muhaimin atau Cak Imin karena kasus tersebut terjadi pada saat Muhaimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yakni pada tahun 2012.
Terkait kasus ini, KPK membuka kemungkinan akan memanggil pihak Imigrasi terkait dugaan korupsi di Kemnaker. KPK juga akan mendalami proses penerbitan masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan bahwa jika ada anggota yang melakukan intimidasi, pemerasan, dan tindakan sejenisnya yang melanggar hukum akan langsung dinonaktifkan.