Komisi I DPR: Wacana Presiden Jembatani Dialog Korea Selatan dan Utara Sesuai Politik Bebas Aktif

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menjembatani dialog antara Korea Selatan dan Korea Utara sejalan dengan politik bebas aktif

Advokat Ingatkan RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Politik untuk Menghabisi Lawan

Ketua Umum Ikadin Maqdir Ismail juga menyoroti praktik penyitaan yang kerap dilakukan hanya berdasarkan laporan penyidik tanpa pembuktian jelas.

Wamenko Polkam Lodewijk: Soroti Politik Transaksional Hingga Oligarki

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menilai praktik politik transaksional, menguatnya oligarki, dan rendahnya moral politik masih menjadi tantangan dalam kehidupan politik nasional

Pengamat Politik Soal Pribadi Presiden Diserang di Medsos bukan Bagian dari kritik

Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan maraknya konten-konten negatif yang menyerang pribadi Presiden Prabowo Subianto di media sosial (medsos)

Mendagri: Biaya Politik Tinggi Jadi Faktor Pendorong Kepala Daerah Korupsi

Salah satu persoalan yang mendorong risiko korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik saat pemilihan.

TII: Tingginya Biaya Politik Saat Pemilu Penyebab Lahirnya Praktik Korupsi

Akar persoalan dari tindak pidana korupsi justru berada pada sistem politik yang melahirkan para pejabat publik, bukan dari besaran pendapatan yang diperoleh dari jabatannya.

Hensa: Kasus Febrie Jangan Sampai Diselesaikan Lewat Lobi Politik

Jika pendekatan politik yang dilakukan, menurutnya berpotensi mengaburkan proses hukum yang seharusnya berjalan secara objektif.

Rupiah Melemah Seiring Meningkatnya Ketegangan Geopolitik di Timteng

Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak melemah 52 poin atau 0,29 persen menjadi Rp18.066 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.014 per dolar AS.

Pakar Politik: Usulan Peningkatan Hak Keuangan Hak Kepala Daerah perlu Dikaji

Pakar kebijakan publik Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra menilai usulan peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah

Pengamat Politik: Menilai Program Magang Nasional 2026 Jawab Salah Satu Kebutuhan Masyarakat

Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai program Magang Nasional 2026 yang diumumkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merupakan jawaban bagi salah satu kebutuhan masyarakat

Puan Maharani Tak Persoalkan Jokowi Lakukan Safari Politik

Jokowi sebagai warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Karena itu, dia memandang aktivitas tersebut sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara.

Kisah Hebat Zohran Mamdani: Politisi Muslim yang Guncang New York!

Kandidat terdepan wali kota New York ini lahir di Uganda dari keluarga keturunan India. Ibunya, Mira Nair, adalah sutradara film asal India-Amerika yang diakui secara internasional, sementara ayahnya, Mahmood Mamdani, adalah seorang akademisi Uganda kelahiran India

Pengamat Nilai Safari Politik Jokowi di Lampung Bermuatan Politis

Safari politik Jokowi yang turut membawa embel-embel Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menunjukkan sikap tidak etis Jokowi terhadap Presiden Prabowo.

Pengamat: Pengaruh Jokowi Tak Lagi Kuat, Safari Politik Tak Efektif Dongrak Suara PSI

Situasi saat ini berbanding terbalik dengan dukungan masyarakat Lampung pada Pilpres 2019.

Respons Safari Politik Jokowi, AHY: Pemilu Masih Jauh, Demokrat Pilih Fokus Atasi Masalah Masyarakat

"Kami ingin memastikan pemerintahan yang saat ini tentunya dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo Subianto juga bisa terus menghadirkan progres yang baik,"kata AHY.

Tanggapan Partai Oposisi Soal Safari Politik Jokowi, PDIP : Semua Demi Anak-anaknya

Guntur juga menilai PSI memanfaatkan Jokowi demi kepentingan elektoral semata.