Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati Milad Ke-24 dengan menggelar dialog untuk penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi, serta berbagai rangkaian gerakan nyata dalam menghadapi tantangan bangsa
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK sepanjang tahun 2025.
Saiful mengatakan suara kritik yang disuarakan oleh rakyat kepada pemerintah seharusnya direspon dengan baik, bukan dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kajian ini dilakukan karena sektor politik dinilai masih rawan tindak pidana korupsi dengan biaya politik atau entry cost yang tinggi.
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berasal dari sistem kaderisasi partai politik menuai beragam reaksi dari sejumlah tokoh nasional dan parpol, Kamis (23/4/2026).
Menurut Puan kritik dalam iklim domokrasi tidak dilarang. Namun dia mengingatkan dalam menyampaikan kritik harus dilakukan secara baik dan konstruktif.
HMI Cabang Jakarta menilai peristiwa ini tidak semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi masukan dari anggota DPR untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mengajak elemen eksekutif, yudikatif dan legislatif turut berkantor di sana
Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.