Penyederhanaan struktur korporasi menjadi bagian penting dari transformasi BUMN agar lebih adaptif menghadapi tantangan bisnis dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengoordinasikan fiskal dan moneter di tengah dinamika perkembangan ekonomi
Pelayanan keimigrasian merupakan salah satu sektor strategis yang berhubungan langsung dengan investor, tenaga kerja asing, wisatawan, hingga ekspatriat yang tinggal di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan kepada jajaran pejabat kementerian maupun badan untuk berpegang teguh kepada komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas tindak pidana korupsi
DPR akan memanfaatkan berbagai instrumen pengawasan, termasuk menelaah hasil audit dan temuan lembaga pemeriksa negara yang berkaitan dengan pengelolaan program maupun anggaran BGN.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pengembangan pariwisata menjadi program nasional lintas sektor guna memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan ketat industri pariwisata kawasan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto serius dalam upaya pemberantasan korupsi
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum yang berkaitan dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen akan segera berkoordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membicarakan perencanaan ke depan
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Danang Wicaksana meminta kualitas pelayanan kepada jamaah haji tetap menjadi prioritas hingga seluruh proses pemulangan ke Tanah Air selesai
Negara-negara maju mampu berkembang bukan semata-mata karena kekuatan APBN, melainkan karena terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan kondusif bagi sektor swasta.