"Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing," ujarnya.
Selanjutnya dia menambahkan bahwa saat ini dunia usaha lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, serta insentif yang jelas dibanding kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian.
Maka itu, dia mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap dunia usaha dan investasi nasional.
"Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,"ujarnya.
Firman juga menyinggung maraknya penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di sejumlah daerah sebagai contoh nyata dampak kebijakan dan kondisi usaha yang tidak kondusif.
Menurutnya, keberadaan ritel modern tidak hanya menjadi penggerak investasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM dan usaha menengah sebagai pemasok maupun mitra usaha.
"Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," katanya.
