CARAPANDANG - Roy Suryo bersama analis kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Jumat (24/10) secara resmi menerima salinan fotokopi terlegalisir ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Penyerahan dokumen di Kantor KPU RI ini merupakan tindak lanjut dari permohonan informasi publik yang diajukan Bonatua pada 2 Oktober lalu. Sebelumnya, KPU hanya menyerahkan salinan fotokopi terlegalisir tahun 2019 beserta keterangan verifikasinya.

Bonatua menjelaskan bahwa dokumen yang diterimanya kali ini adalah 'fotokopi dari fotokopi' yang pada 2014 diserahkan Jokowi ke KPU. "Dulu calon kan mem-fotokopi, terus dilegalisir ke UGM, diserahkan ke KPU. Di fisiknya itulah yang disimpan mereka lalu di-fotokopi, inilah hasilnya," ujar Bonatua di lokasi.

Namun, Bonatua menyayangkan bahwa dokumen verifikasi dan klarifikasi untuk ijazah tersebut belum diberikan oleh KPU dan masih dalam proses pencarian.

Bonatua mencatat setidaknya ada delapan bagian dalam dokumen ijazah yang ditutup oleh KPU. Ia menegaskan bahwa penutupan tersebut harus disertai dengan Uji Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008.

“Delapan item ini harus ada uji konsekuensinya.Mengapa ditutup, apa konsekuensinya kalau dibuka, dan tidak boleh selamanya dirahasiakan,” tegasnya.