Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas Untuk Perkuat Pengawasan
Mendagri membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.
Prabowo Resmi Teken UU TNI
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3/2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI.
Komisi II DPR RI Tegaskan RUU Pemilu Jadi Prioritas
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi prioritas utama pihaknya. Ia menyebut, RUU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II DPR, dan bukan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Menteri Hukum Sebut RUU Perampasan Aset Segera Dibahas dengan DPR
Supratman mengatakan partai politik perlu dilibatkan dalam pembahasan mengingat RUU ini sudah menjadi wacana lama namun terhambat oleh dinamika politik.
Respon Prabowo Soal UU Kepolisian RI
Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tak Buru-buru Bahas RUU KUHAP
Isnur mengungkapkan pihaknya mencatat sembilan masalah krusial yang seharusnya diselesaikan dalam RUU KUHAP.
Anggota Komisi III: Draft Resmi RUU KUHAP Belum Kami Terima
Nasir menegaskan bahwa draft RUU KUHAP yang beredar tersebut bukanlah draft resmi yang akan dibahas Komisi III DPR.
AHY: Tidak Benar UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
AHY mengungkapkan justru RUU TNI yang baru disahkan itu membatasi perwira TNI dalam memasuki instansi sipil.
Ketua DPR: UU TNI Baru Larang Tentara Berbisnis dan Berpolitik Praktis
Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 47 UU TNI yang direvisi, tentara aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga (K/L).
Mahfud Nilai UU TNI Baru Tidak Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Mahfud MD menilai bahwa hasil dari revisi UU TNI ini justru memberikan penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada.
Komisi I DPR: RUU TNI Terapkan Supremasi Hukum dan Sipil
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menerapkan supremasi hukum dan sipil berkaitan dengan posisi TNI dalam RUU tersebut.
Amankan Demo RUU TNI, 5.021 Personil Gabungan Dikerahkan
Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna
Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja
Dave Laksono: Seluruh Fraksi di Komisi I Setuju RUU TNI Diparipurnakan
Seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui RUU TNI dibawa ke Tingkat II atau Paripurna. Sehingga proses pembahasan akan berjalan lancar.
