DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
RUU PFII terdiri dari 10 bab dan 73 pasal yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha sektor keuangan dan penunjang, pembentukan lembaga arbitrase dan pengadilan khusus PFII, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan.
DPR Setujui RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki-Malaysia
Rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ratifikasi pertahanan dengan Turki dan Malaysia
Legislator: Pelaku Pencabulan Harus Dihukum Maksimal
"Negara harus hadir secara tegas, menghukum pelaku seberat-beratnya sekaligus memastikan seluruh korban memperoleh keadilan dan pemulihan utuh," kata Sari.
DPR Usul Korban PHK Diprioritaskan Jadi Pekerja Migran
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
DPR Akan Bentuk Panja Tata Kelola MBG, Soroti Roadmap dan Penerima Manfaat
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan rencana pembentukan panja ini mendapat dukungan dari banyak anggota komisi.
DPR: KemenHAM Ukur Kinerja Sesuai Mandat Perpres, Bukan Tingginya Serapan Anggaran
Berdasarkan Perpres Nomor 156 Tahun 2024 mengamanatkan KemenHAM menjadi penggerak perubahan tata kelola hak asasi manusia (HAM) nasional.
Hinca Panjaitan Minta Kasubdit di Jampidsus Diganti saat Usut Kasus Febrie Ardiansyah
Menurut Hinca, tim penyidik yang menangani perkara itu harus independen dan tidak memiliki hubungan pekerjaan sebelumnya dengan Febrie.
Komisi III Bantah Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar yang menyebut DPR menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
MPR: Dibutuhkan Kolaborasi atasi Darurat Kesehatan Mental Anak Bangsa
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dibutuhkan langkah nyata dan kolaborasi untuk mengatasi darurat kesehatan mental anak-anak generasi penerus bangsa
Komisi III DPR Bentuk Panja Khusus, Habiburokhman Pimpin Pengawasan Kasus Febrie Adriansyah
Keputusan ini diambil menyusul penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga kasus mega korupsi, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI (anak usaha PT Krakatau Steel).
Legislator Ingatkan Kondisi Fiskal Indonesia Hadapi Tantangan Berat
Evaluasi terhadap kinerja ekonomi semester pertama menjadi penting menjelang Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada awal Agustus mendatang.
DPR Dukung Polisi Usut Tuntas Kasus Korupsi Batu Bara, Siapa Pun Terlibat Diproses
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan maupun status.
Komisi VIII DPR: Segera Bentuk Panitia Kerja Bahas Usulan BPIH 2027
Komisi VIII DPR RI segera membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi
Komisi XIII DPR: Usulkan Tiga Langkah Perkuat Konsistensi Penerapan Pasal 3 UU Tipikor
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana
Perpres 111 Tahun 2025 Diapresiasi, Mungkinkah Ada RUU LGBT?
Dalam beleid tersebut, penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dimasukkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter di bidang sosial dan budaya.
Wakil MPR Eddy: Kebakaran TPA Jatiwaringin Tegaskan Pentingnya Percepatan WTE
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Tangerang, Banten, menegaskan pentingnya percepatan program pengelolaan sampah nasional melalui mekanisme waste-to-energy (WTE)
