DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) sebagai usul inisiatif DPR pada Rabu (20/5/2026).
Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat, terutama pada distribusi konsumsi dan manajemen pergerakan jemaah.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan berbasis vokasi dalam bentuk penyediaan beasiswa dan mengarahkan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan industri ke sekolah vokasi
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas aparat negara "nakal" yang melakukan pelanggaran dan jadi beking tindak kejahatan
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak agar masalah penyiksaan yang dialami oleh sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 harus dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC)
RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Omnibus Law) yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah diubah menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menggelar Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan bahwa tambahan enam unit jet tempur Rafale serta sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) modern kepada TNI merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif dalam kasus perundungan dapat dilakukan sepanjang tidak disertai intimidasi dan tekanan, serta berorientasi pada pemulihan korban
Puan mengungkapkan bahwa seluruh partai politik di DPR RI telah melakukan pembicaraan terkait RUU tersebut, baik secara formal maupun informal, termasuk dengan para ketua umum partai politik.
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya menerapkan paradigma bahwa event nasional yang berkualitas tidak boleh hanya mengejar kemeriahan, tetapi harus berakar pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan serta ekonomi lokal
Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dalam rangka menyerap aspirasi warga sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan