DPR RI Dasco: Bentuk "Command Center" Percepat Tangani Masalah Agraria
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI akan membentuk pusat komando atau command center untuk mempercepat penanganan masalah yang terkait dengan reforma agraria
DPR RI Dasco: Danantara beli saham ojol demi turunkan potongan jadi 8 persen
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online (ojol), yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen
DPR Cucun Ahmad: Ungkap Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan bagi Pekerja
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat perlu dijaga melalui keadilan bagi para pekerja serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja, dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026
DPR: Tawaran Haji tanpa Antre Itu Penipuan, Masyarakat Harus Hati-hati
Menurutnya tawaran haji tanpa antre itu penipuan sebab tidak memiliki dasar hukum dan tidak masuk akal. Sebab, masa tunggu haji di Indonesia bisa mencapai 26 tahun.
DPR Usul Razia Besar-besaran Daycare Tidak Berizin Pascamaraknya Kasus Kekerasan Anak
Mahdalena menegaskan bahwa izin operasional bukan sekadar administrasi, melainkan syarat mendasar untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengasuhan sesuai hak anak.
DPR Nilai Penanganan Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Masih Bersifat Reaktif
Lemahnya mitigasi tersebut dapat dilihat dari belum adanya standar darurat yang kuat saat kendaraan mengalami mogok atau gangguan di atas rel, baik dari sisi operator angkutan maupun pengelola transportasi kereta.
Komisi IX DPR Netty: Berikan penyembuhan trauma bagi korban kecelakaan KA di Bekasi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar memberikan layanan penyembuhan trauma bagi para korban kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur
Legislator PDIP Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi "Kegagalan Sistemik", Desak Evaluasi KAI
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menyebut kecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur sebagai "alarm serius" dan cerminan kegagalan sistemik dalam manajemen keselamatan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Komisi VII DPR Lamhot Sinaga: Pengembangan CNG Strategis Perkuat Ketahanan Energi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai pengembangan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya di sektor industri.
DPR Nilai Tragedi Stasiun Bekasi Timur Alarm Serius Penyelenggaraan Transportasi Publik
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti belum adanya penjelasan utuh kepada publik mengenai penyebab kecelakaan tersebut.
Ketua DPR RI: Puan Minta Pemerintah Sediakan Daycare Aman, Guna Cegah Kasus Kekerasan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk menyediakan tempat penitipan anak atau daycare yang aman guna mencegah kasus kekerasan terhadap anak seperti yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta
HNW Desak PBB Berikan Sanksi Pada Israel
Selain mendesak sanksi, Hidayat juga meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi penempatan prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB jika tidak ada jaminan keamanan.
DPR Kritik Rencana Kemendiktisaintek Tutup Program Studi yang Tak Sesuai Kebutuhan Industri
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai bahwa fungsi perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.
Waka MPR Lesrari Dorong Peran Aktif Sektor Budaya Dalam Pembangunan Lewat Data
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif sektor kebudayaan dalam pembangunan nasional melalui basis data kebudayaan yang akurat
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1992-2024 Beri Masukan ke Pemerintah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai persoalan utama yang sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi faktor yang memperbesar resistensi masyarakat
