CARAPANDANG – Perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji telah disetujui oleh pemerintah dan parlemen menyetujui.

Perubahan nomenklatur tersebut disetujui pada rapat tingkat I di Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.

Usai rapat, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) termasuk calon menteri yang akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Haji.

Dahnil mengatakan calon menteri yang akan diajukan kepada Presiden akan melalui proses yang sangat ketat.

“Karena presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM. Itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Ya tentu kami akan uji kompetensi, uji integritas dan sebagainya. Kami mengajukan orang-orangnya (calon menteri),” kata Dahnil usai rapat bersama Komisi VIII DPR.

Selanjutnya Dahnil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat  menginginkan kementerian baru ini menjadi institusi yang wajah utamanya adalah integritas.

“Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek korupsi, manipulasi dan sebagainya, jadi kami tentu ketika ada shifting, kami memastikan untuk melakukan screening yang ketat,” jelasnya.

Dahnil mengtakan bahwa kementerian baru ini harus bersih dari orang-orang yang integrasinya rendah.