Program ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Badan Bahasa telah mengembangkan pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di 57 negara. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO. Hal ini dianggap sebagai pencapaian bersejarah bagi diplomasi kebahasaan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Hafidz juga memperkenalkan rencana pemberian Piala Adibahasa. Piala ini akan diberikan kepada pemerintah daerah dan tokoh publik yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Penghargaan mencakup penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen resmi. Menurutnya, apresiasi ini penting untuk mendorong kepatuhan berbahasa di berbagai level.
Badan Bahasa bersama Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya mendukung program kebahasaan dan kesastraan. Sinergi akan terus dilakukan dengan pemerintah daerah, komunitas literasi, dan sektor pendidikan. Diseminasi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun budaya berbahasa yang sehat. “Dengan kolaborasi yang kuat, bahasa Indonesia akan semakin mendunia, bahasa daerah tetap lestari, dan literasi nasional semakin kokoh,” pungkas Hafidz.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai simbol persatuan dan diplomasi. Menurutnya, pencapaian sebagai bahasa resmi UNESCO patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar pelestarian bahasa daerah tidak dilupakan.
