Iwan saat dihubungi dari Jakarta, Jumat mengatakan dalam situasi global yang tidak menentu karena krisis energi imbas perang Iran vs Amerika-Israel, pemerintah memiliki tanggung jawab dan harus berikhtiar keras untuk menjaga kepentingan nasional.

"Bagi saya, kebijakan hemat energi dan transformasi budaya kerja adalah suatu keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi dalam negeri," katanya.

Menurut dia, kecukupan dan harga energi di Indonesia masih stabil dibandingkan negara-negara lain yang menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) imbas konflik global di Timur Tengah.

"Sejauh ini, Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibanding negara-negara lain dan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahan," ujarnya.

Selain itu, Iwan menyebut regulasi tersebut dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan daya beli masyarakat. Hal itu mengantisipasi adanya efek ekonomi yang sangat memukul masyarakat bila BBM dinaikkan.

"Soal keberhasilan dan capaian program ini, saya kira bisa kita ukur dalam waktu beberapa minggu ke depan," ucapnya.

Ia juga menyampaikan langkah pemerintah mengurangi satu hari realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa menghemat Rp20 triliun perlu dukungan masyarakat.

"Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup rakyat Indonesia," tutur Iwan.

Dalam situasi seperti ini, kata dia, Indonesia seharusnya memanfaatkan regulasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk berusaha keras mewujudkan kemandirian energi dengan berbagai program.

"Seperti misalnya saat ini SKK Migas bersama PetroChina International Jabung Ltd. dalam menemukan cadangan gas baru melalui sumur NEB-79ST di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah," kata Iwan.