CARAPANDANG - Parlemen Republik Islam Iran tengah merampungkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberlakukan pungutan resmi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan ini mengubah jalur pelayaran tersibuk dunia menjadi "gerbang tol" de facto di tengah konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat dan Israel.
Anggota parlemen Iran, Mohammadreza Rezaei Kouchi mengonfirmasi bahwa RUU tersebut tengah disusun untuk melegitimasi pengawasan Iran atas Selat Hormuz sekaligus menciptakan sumber pendapatan negara melalui pungutan tol.
"Kami ingin mengembangkan RUU di mana kedaulatan, dominasi, dan kendali atas Selat Hormuz akan diabadikan dalam undang-undang, menciptakan sumber pendapatan bagi negara melalui pungutan tol," ujar Rezaei Kouchi seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim.
Ia menambahkan bahwa pungutan tersebut diperlukan "untuk memastikan keselamatan kapal" yang melintasi jalur air vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman.
Berdasarkan laporan Bloomberg, Iran telah mulai memungut biaya transit secara ad hoc dengan besaran mencapai 2 juta dolar AS per pelayaran untuk kapal-kapal komersial tertentu.
Beberapa kapal dilaporkan telah melakukan pembayaran, meskipun mekanisme operasionalnya masih belum jelas, termasuk mata uang yang digunakan.
