Pemerintah Indonesia kembali mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh setelah gugurnya Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia, anggota Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) yang dirawat intensif pascainsiden akhir Maret 2026.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, TKA diikuti oleh 48.675 peserta didik. Dari total 2.014 sekolah peserta, hampir seluruhnya melaksanakan secara mandiri dengan moda daring.
Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai melakukan transformasi kawasan Parung sebagai sentra ekonomi baru di wilayah utara Kabupaten Bogor melalui penataan Pasar Parung yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Bonus demografi tidak akan membawa dampak jika tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai. MBG meupakan upaya konkret untuk menjawab persoalan gizi nasional.
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK sepanjang tahun 2025.
Produsen penyedot debu asal Tiongkok, Dreame, mengumumkan kemitraan dengan universitas terkemuka di Amerika Serikat (AS) untuk menghadirkan kendaraan berbasis kecerdasan artifisial (AI)
Menaker Yassierli mengatakan pemerataan dalam pelaksanaan program Magang Nasional penting agar kesempatan memasuki dunia kerja bagi lulusan perguruan tinggi di daerah semakin terbuka
Menteri Agama (Menag) Nassarudin Umar mengukuhkan sebanyak 53 pengurus Remaja Islam Masjid (Risma) di Kota Bengkulu dalam rangka penguatan dan deklarasi remaja Islam masjid.
Tim Gabungan Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kejaksaan Agung dan dibantu Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel), mengamankan tersangka kasus dugaan korupsi Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (ASITA) pada Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara di Provinsi Sulsel.
Indonesia menyerukan agar negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia-Pasifik memperkuat kerja sama regional
Keberhasilan transformasi pendidikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) dan penjaga mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kajian ini dilakukan karena sektor politik dinilai masih rawan tindak pidana korupsi dengan biaya politik atau entry cost yang tinggi.