Komisi XIII DPR Willy: Minta Kemenimipas dukung Kebijakan Efisiensi Pemerintah di tahun 2027
Komisi XIII belum menyetujui permintaan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk 2027 dengan meminta kementerian tersebut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi
Kebijakan WFH ASN Hemat Anggaran Perjalanan Dinas Rp1,95 Triliun
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2026), menyampaikan bahwa selain efisiensi perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan anggaran utilitas sebesar Rp65,6 miliar serta kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi birokrasi.
Menteri Keuangan Tegur Dirjen Pajak, Tegaskan Ambil Alih Pengumuman Kebijakan Perpajakan
Langkah ini diambil setelah pernyataan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang menyebutkan akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II yang diduga belum sepenuhnya mengungkap harta.
Kemendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan keberadaan fasilitas simulasi pemilihan digital harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia
Hari Buruh Presiden Prabowo: Umumkan Sederet Kebijakan Tenaga Kerja Terbaru
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sederet kebijakan dan instruksi terkait ketenagakerjaan terbaru saat menghadiri Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja, Jumat
Jumhur Hidayat Dinilai Mampu Perkuat Arah Kebijakan Lingkungan Hidup
Pandu Ekologi Indonesia (PENA) menilai Jumhur Hidayat yang diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Lingkungan Hidup mampu memperkuat arah kebijakan lingkungan hidup nasional di tengah tantangan krisis ekologis yang semakin kompleks.
Kemenag Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Kebijakan Pengelolaan Uang Kas Masjid
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan uang kas masjid seperti narasi yang beredar di media sosial.
Pengamat: Melihat Kebijakan WFH Pada Hari Jumat Sebagai langkah positif
Pengamat selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan pemerintah terkait penghematan energi sebesar 20 persen melalui work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN)
Menaker Tegaskan Kebijakan WFH Jumat Tidak Wajib bagi Swasta
Menaker mengatakan bahwa terbitnya surat edaran tersebut bertujuan mendorong perilaku kerja yang lebih adaptif, khususnya dalam mendukung upaya optimalisasi penggunaan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).
DPR: Kebijakan Israel Sangat Kejam Terhadap Palestina, Indonesia Jangan Diam
Sukamta menilai bahwa kebijakan hukuman mati ini berpotensi memperburuk situasi keamanan regional dan memicu eskalasi konflik yang lebih luas.
Pengusaha dan Pekerja Sambut Positif Kebijakan WFH Sehari dalam Sepekan
Kekhawatiran seperti 'no work no pay' dalam skema WFH tidak relevan karena hak pekerja tetap dijamin dalam surat edaran tersebut.
Pemprov DKI Siap Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH)
Pimpinan MPR Sebut Perlu Ada Kebijakan dan Aksi Responsif Hadapi Panas Ekstrem di Indonesia
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa saat ini, kondisi iklim di Indonesia telah memasuki fase mengkhawatirkan.
Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH Satu Hari dalam Sepekan Usai Lebaran untuk Efisiensi BBM
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN di pusat dan daerah, tetapi juga diharapkan diikuti oleh sektor swasta.
Rakyat Butuh Kebijakan Nyata yang Berdampak Bukan Ribuan Pidoto
Hendri Satrio mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah tidak diukur dari intensitas komunikasi kepada publik.
