Kemendikdasmen Rilis Rapor Pendidikan 2025 sebagai Instrumen Rujukan Evaluasi Nasional Berbasis Data

Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen merilis Rapor Pendidikan 2025 sebagai instrumen rujukan evaluasi nasional berbasis data untuk memetakan kondisi pendidikan SD-SMA di Indonesia

PKS: Kembalikan Kejayaan Gerakan Koperasi Nasional untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Dalam pembangunan ekonomi nasional, koperasi memiliki posisi sangat strategis. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini keberhasilan koperasi masih belum merata.

Ketum KBPP Bimo: Polri Apresiasi Langkah DPR Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri AH. Bimo Suryono mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut menginisiasi koordinasi antar kementerian/lembaga dan perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional

Forum Anak Nasional 2026: Kementerian PPPA Perkuat Peran Anak lewat Lokakarya

Kegiatan berlangsung 13 Juni hingga 19 Juli 2026 guna meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna

Pemprov Kepri dan BPJN Gesa Perbaikan Jalan Jelang Bersepeda Internasional "Tour de Bintan 2026"

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menggesa perbaikan dan pemeliharaan jalan jelang pelaksanaan agenda olahraga wisata sepeda internasional "Tour de Bintan" Tahun 2026 pada Agustus mendatang

Pemerintah Siap Bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026 beri Akses Siswa Berprestasi

Pemerintah akan membangun sekitar 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026 sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan memberikan akses bagi siswa berprestasi dari seluruh lapisan masyarakat

Bertemu Presiden Prabowo, Jusuf Kalla: Kami Bahas Penguatan Sektor Energi Nasional

Jusuf Kalla mengatakan bahwa untuk menopang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Indonesia siap mengembangkan kapasitas pembangkit energi, baik energi terbarukan maupun pembangkit lainnya.

Haris Rusly Moti Bongkar Tiga Poros di Balik Kampanye Destabilisasi Nasional

Haris menyoroti maraknya berbagai tagar dan narasi yang beredar di ruang publik

Presiden Setujui Penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 Lanjutkan Program Perumahan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana penambahan Program Bedah Rumah pada 2027 guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, sekaligus melanjutkan percepatan pembangunan rumah subsidi dan program perumahan nasional

Menko IPK AHY: Pemerintah Target Penurunan Biaya Logistik Nasional 12,5 persen

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029

Kemnaker Buka Pendaftaran Magang Nasional Tahap 2 pada 8-19 Juni 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta Magang Nasional Perguruan Tinggi Tahap 2 pada 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub

Pesantren Punya Peluang Besar Integrasikan Standar Pendidikan Internasional Tanpa Kehilangan Identitas dan Karakter Keislamannya

Kurikulum internasional seperti Cambridge Curriculum maupun International Baccalaureate dapat diadopsi dan dikembangkan sesuai karakteristik pesantren.

DPR RI Nurdin H: Dukung Pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional

Anggota DPR RI Nurdin Halid mendukung pembentukan Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional guna memperkuat kerangka regulasi dalam mewujudkan Ekonomi Pancasila yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto

Pemerintah Genjot Program Pangan Hingga Hilirisasi untuk Jaga Ekonomi Nasional

Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui percepatan berbagai program strategis di sektor riil, mulai dari pangan, perikanan hingga hilirisasi

Wamentan Sudaryono: Pemerintah Komitmen Perkuat Sektor Persusuan Nasional

Pembangunan sektor persusuan bukan hanya soal produksi dan ekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

DPR Nilai Tata Kelola Keimigrasian Nasional Perlu Dievaluasi

Pelayanan keimigrasian merupakan salah satu sektor strategis yang berhubungan langsung dengan investor, tenaga kerja asing, wisatawan, hingga ekspatriat yang tinggal di Indonesia.