Komnas Perempuan Desak Kasus Pelecehan di FH UI Diproses Hukum, Tak Cukup Sanksi Etik

Desakan ini disampaikan menyusul viralnya konten percakapan dalam grup chat yang berisi pelecehan seksual verbal terhadap mahasiswi dan dosen perempuan.

Jawaban JK Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi

JK mengatakan bahwa dia beberapa kali dihubungi oleh Rismon dan Roy Suryo, namun selalu dia tolak, karena dia ingin berada di posisi netral

TB Hasanuddin Harap Persidangan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Digelar Terbuka

Menurut TB Hasanuddin, keterbukaan selama proses peradilan membuat masyarakat bisa berkontribusi mewujudkan keadilan.

Komisi X: Kasus Chat Cabul Mahasiswa di Sejumlah Kampus Tidak Bisa Ditoleransi

Kasus-kasus yang mencuat belakangan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang siber seperti grup chat.

Wajah Tersangka Kasus Andrie Yunus akan Diperlihatkan Saat Persidangan

TNI tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan transparansi dalam penanganan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Mewabah: Usai UI, Kini Unpad dan IPB

Kasus di Unpad dinilai lebih serius karena pelakunya adalah seorang Guru Besar Fakultas Keperawatan berinisial IY.

Komnas Perempuan: Desak Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI diproses Jalur Hukum

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak agar kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah mahasiswa hingga dosen perempuan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) diproses melalui jalur hukum

KPK Periksa Dua Kasi MA untuk Dalami Mutasi Tersangka Kasus PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Kepala Seksi (Kasi) Mutasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) sebagai saksi bertujuan untuk mendalami mutasi tersangka kasus dugaan suap.

"Whistleblower" Ungkap Kasus Pelecehan FH UI, Kuasa Hukum Pastikan Bukti Diperoleh Secara Sah

Timotius Rajagukguk, kuasa hukum para korban, mengungkapkan bahwa barang bukti berupa tangkapan layar percakapan didapatkan dari informasi yang diberikan oleh salah satu pelaku.

Oknum Polisi Berpangkat Bharaka Diduga Terlibat Dikasus "Pil Jin" Semarang

Kasus ini terungkap setelah tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar laboratorium produksi pil jin di wilayah Mijen, Semarang, pada Jumat (10/4/2026).

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Negara Kasus Chromebook Rp1,5 Triliun di Sidang Nadiem

Dalam keterangannya, Dedy menjelaskan bahwa BPKP menetapkan harga wajar untuk satu unit laptop Chromebook sebesar Rp3,67 juta.

Kejagung Buru Aset Riza Chalid di Kasus Korupsi Petral

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus memburu aset milik tersangka Mohammad Riza Chalid yang merupakan buronan (DPO) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015.

Ahli Hukum Pidana UI di Sidang Kasus Chromebook: Tanpa Bukti Niat dan Unsur Lengkap, Terdakwa Harus Dibebaskan

Prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan, yang mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan secara jelas terhadap seseorang sebelum dapat dijatuhi pidana.

Polisi Dalami Laporan Kasus Pengancaman dan Pemerasan Terhadap Anggota DPR

Polda Metro Jaya masih mendalami laporan tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik di Tanah Air.

KPK Dalami Proses Pengadaan di Kabupaten Bekasi Kasus Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang

Novel Soroti Kasus Andrie Yunus Yang Digiring Seperti Masalah Pribadi

Kritik Novel tidak terbatas pada dugaan penggiringan opini. Ia juga menyoroti prosedur hukum yang dinilai janggal karena proses pelimpahan berkas perkara berlangsung tanpa adanya pemeriksaan terhadap korban.