Permintaan tersebut disampaikan Mualem di Banda Aceh, Senin (1/6/2026), dengan menekankan pentingnya Aceh tidak kembali hanya menjadi "penonton" dalam pemanfaatan sumber daya alamnya sendiri.
Kementerian Sosial memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pengetahuan dan inovasi.
Hingga hari ini, Sabtu (11/4/2026), fokus utama Satgas PRR meliputi penyelesaian pembersihan lumpur di Aceh, normalisasi sungai, serta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas.
Kekhawatiran utama, menurut Tito, terletak pada kerentanan distribusi di wilayah-wilayah pegunungan seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, serta daerah seperti Sibolga dan Nias.
Program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan terdampak bencana, yang ditargetkan selesai secara bertahap pada tahun 2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, perpanjangan selama satu minggu tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung.