SBY menilai Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dengan turun langsung ke lapangan serta memberikan atensi penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana susulan, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, serta sejumlah daerah lain yang juga sedang menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.
Penyaluran seluruh bantuan akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data terverifikasi yang telah disetujui oleh pemerintah daerah setempat, baik bupati maupun wali kota.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat data desa melalui sinkronisasi dan integrasi guna memastikan pemulihan di wilayah terdampak bencana Sumatera berjalan tepat sasaran, optimal, serta mencegah tumpang tindih penyaluran bantuan.
Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan berupa tenda darurat, 1.005 school kit, serta bantuan dana pendidikan dengan total nilai Rp450 juta.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan angka tersebut bertambah 15 jiwa dari rekapitulasi akhir pekan sebelumnya yang berjumlah 1.090 korban.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Muhammadiyah tetap berkhidmat dan siap menerima amanah penyaluran bantuan kemanusiaan.
Regulasi tersebut, menurut Prasetyo, telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah di semua tingkatan agar pelaksanaannya berjalan selaras di lapangan.
Bantuan luar negeri itu hal yang sangat wajar. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia yang aktif juga memberi bantuan kepada negara lain saat terjadi bencana.