Penggeledahan yang berlangsung ketat ini terjadi tepat sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya.
Pemerintah Indonesia kembali mengecam tindakan kekerasan dan penahanan terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Jalur Gaza oleh pasukan Israel pada 19 Mei 2026 yang dinilai melanggar hukum internasional
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan Pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan sindikat penipuan daring, sehingga totalnya mencapai 5.950 orang
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak agar masalah penyiksaan yang dialami oleh sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 harus dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC)
Jurnalis asal Italia, Alessandro Mantovani, mengatakan bahwa dirinya sempat dipukuli dan diborgol oleh pasukan Israel, usai kapal yang ditumpanginya dicegat dalam perjalanan misi kemanusiaan Armada Global Sumud menuju Gaza
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan tegas menyatakan bahwa pelaku begal tidak boleh ditembak mati di tempat karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Omnibus Law) yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah diubah menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025-2029.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan bahwa tambahan enam unit jet tempur Rafale serta sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) modern kepada TNI merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.
Film karya sineas Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini mengangkat isu tentang konflik tanah adat dan kerusakan ekologis di Papua Selatan, di mana hutan adat diklaim dirampas untuk perluasan perkebunan dan proyek strategis nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa SE tersebut mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN.