Kementerian menilai perusahaan pemilik platform Facebook, Instagram, dan Threads itu belum memenuhi ketentuan dalam PP Tunas yang telah efektif berlaku sejak 28 Maret 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana pembentukan Kementerian Haji dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (RUU Haji).