Situs Megalitikum Ditemukan di Areal Tambang Ilegal Dongi-Dongi
Seorang warga Desa Dongi-Dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menemukan situs megalitikum di kawasan pertambangan emas ilegal, di wilayah Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).
DPR Usut Tambang Ilegal Di Sumbar, Andre Rosiade:Kasus Nenek Saudah Hanya Puncak Gunung Es
Andre menyatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap Nenek Saudah hanyalah puncak dari gunung es persoalan tambang ilegal yang telah lama berlangsung.
KPK: OTT Pegawai Pajak Terkait Dugaan Pengaturan Pajak Sektor Pertambangan
Meski belum merinci identitas yang ditangkap maupun perusahaan tambang yang terlibat, dia menyebut perusahaan tersebut berkantor di Jakarta dengan lokasi operasi (site) di daerah.
Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika Ditutup
Kodim 1620/Lombok Tengah bersama aparat gabungan mengawal dan mengamankan proses penutupan tambang emas ilegal di dekat Mandalika atau Gunung Dundang Desa Kuta, Kecamatan Pujut.
Tambang Timah Ilegal Babel, Kejagung Bidik Bos Besar Yang Bermain
Kepala Kejaksaan Agung, Sanitiar Burhanuddin, menyatakan pihaknya telah memerintahkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk menyelidiki seluruh pihak yang terlibat, termasuk para pemilik dan pemodalnya.
Tambang Ilegal Mandalika, KPK Minta Pemerintah Tindak Tegas
KPK mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari
DPR: Negara Rugi Rp300 Triliun Per Tahun Akibat Praktik Pertambangan Ilegal
Sudah waktunya pemerintah untuk bersikap tegas. Jangan sampai tambang illegal itu terus dibiarkan.
Cegah Penambang Ilegal, PT Timah Perkuat Kerjasama Mitra
Cegah Penambang Ilegal, PT Timah Perkuat Kerjasama Mitra
Presiden Prabowo Janji Tindak Tegas Pelaku Tambang Ilegal
Sebelumnya, Kepala Negara mendapat laporan adanya kekayaan negara dari tambang ilegal yang mencapai ratusan triliun Rupiah.
Komisi VII Minta Pemerintah Konsisten Soal Penutupan Tambang Bermasalah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat
Komitmen Transparansi Pemerintah Penanganan Isu Tambang Raja Ampat
Bahlil menyatakan bahwa sebelum pengambilan keputusan, ia bersama tim telah melihat langsung kondisi Pulau Gag, termasuk kondisi lingkungan laut dan reklamasi.
Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat, PKR: Presiden Prabowo Komitmen Kembalikan Kedaulatan Lingkungan
Keputusan Ini juga mengkonfirmasi bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo konsisten menjalankan Asta Cita poin satu.
Anggota DPR: Raja Ampat Bukan untuk Ditambang Tapi untuk Dijaga
Raja Ampat memiliki mega keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik.
Presiden Putuskan Pemerintah Cabut Empat Izin Tambang di Raja Ampat
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Ketua Komisi VII: Jangan Sampai Perusahaan Untung Tapi Lingkungan Rusak
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang mengeruk kekayaan alam di Raja Ampat tersebut.
