Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa salah satu penyebab lemahnya pelayanan dasar di Papua adalah kekurangan sumber daya manusia atau ASN.
Pemerintah menegaskan penerapan skema kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada setiap Jumat tidak mengurangi tingkat pengawasan
Tito mengatakan bahwa teknologi geo-location dapat memantau keberadaan ASN secara real time selama jam kerja, sehingga potensi penyalahgunaan kebijakan dapat ditekan.
Jika pemerintah tidak menyiapkan SOP tersebut maka implementasi WFH berpotensi tidak optimal karena tidak memiliki pedoman teknis maupun sistem kontrol yang terukur.
SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda).
Relaksasi ini diberikan seiring dengan masa transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang memerlukan penyesuaian, baik dari sisi kesiapan sistem maupun pemahaman wajib pajak.
Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta mencatat 95,06 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masuk pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H/2026, Rabu (25/3).
Nunuk Suryani menegaskan bahwa perubahan mekanisme penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada guru.
Berdasarkan penelusuran fakta dari sejumlah media internasional, tidak ditemukan bukti valid yang mengonfirmasi peristiwa tersebut, dan pemerintah Israel secara tegas membantahnya.
Gugatan ini diajukan karena para pemohon menilai sejumlah pasal dalam UU tersebut telah menempatkan mereka sebagai "ASN kelas dua" dan mendiskriminasi hak konstitusionalnya dibandingkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang tengah berduka serta memastikan pelayanan berjalan transparan dan bebas dari pungutan liar.