CARAPANDANG – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa tidak tepat jika langkah Ketua Umum Projo, Budi Arie bergabung ke Partai Gerindra kerena untuk mendapatkan perlindungan politik.

Pasalnya, para kader pasti tidak mau partainya hanya dijadikan sebagai tempat berlindung bagi pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum. 

Menurutnya, ini juga tidak sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang secara tegas tidak menolerir kader Gerindra tersangkut masalah hukum.

“Prabowo tidak akan melindungi kadernya yang bermasalah hukum,” katanya di Jakarta, Sabtu, 15 November 2025.

Atas dasar itu, jika alasan Budi Arie merapat ke Gerindra adalah untuk menghindari tekanan hukum menurutnya tidak tepat dan salang langkah.

Menurutnya penolakan sejumlah DPC Gerindra terhadap wacana masuknya Budi Arie dinilai berangkat dari prinsip itu.

“Budi Arie akan sia-sia berlabuh ke Gerindra bila motifnya ingin mendapatkan perlindungan politik. Sebab, Prabowo tidak akan mentolerir kadernya yang bermasalah hukum,” katanya.

Aspirasi kader di sejumlah daerah yang menolak wacana bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra direspons santai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.

Menurut Wakil Ketua DPR ini, penolakan tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam dunia politik.