Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi perlintasan sebidang yang rawan, menyusul sejumlah kecelakaan kereta api yang terjadi dalam beberapa hari terakhir
Presiden Prabowo Subianto memastikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian layak dan akses kredit bunga rendah.
Pemerintah Memperkuat Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pekerjaan Alih Daya
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya akan membentuk undang-undang sapujagat atau omnibus law untuk klaster ketenagakerjaan, guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia
Hal itu dapat terlihat dengan jelas, Prabowo dalam memilih tokoh-tokoh yang masuk Kabinet Merah Putih tidak ada sosok yang baru keculai Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan National Firefighter Skill Competition (NFSC) Tahun 2026 adalah ajang untuk menguji kesiapan personel dalam melakukan penyelamatan di lapangan
Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum keras kepada pejabat maupun intelektual yang tidak memiliki jiwa patriotisme untuk mundur dari jabatannya
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL)
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan sebagai upaya nyata untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara masif
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam memastikan implementasi kebijakan publik berjalan efektif, responsif, dan akuntabel.