Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan sebagai upaya nyata untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara masif
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam memastikan implementasi kebijakan publik berjalan efektif, responsif, dan akuntabel.
Jika usulan tersebut diterima dan menjadi aturan maka akan banyak figure potensial yang berasal dari luar partai akan tersingkir. Sebab, yang bisa dicalonkan sebagai Capres/Wapres adalah kader partai poltik.
Posisi Kepala KSP disebut-sebut akan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai, usulan yang berkembang justru menunjukkan adanya niat terselubung untuk menyingkirkan partai-partai politik tertentu.
Ada sejumlah faktor yang membuat Bahlil pantas dicopot dari jabatannya. Salah satunya adalah dinilai gagal dalam memitigasi risiko dan mencari solusi atas kebutuhan energi.
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK sepanjang tahun 2025.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyiapkan pemutakhiran data pemilih dan Daerah Pemilihan (Dapil) Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Pemilu 2029 baik untuk memilih calon anggota DPD RI maupun DPR RI, sehingga kini tim melakukan kunjungan ke Kota Nusantara tersebut
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa orang-orang terbaik harus mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) meski bukan merupakan kader dari partai politik (parpol)
Saiful mengatakan suara kritik yang disuarakan oleh rakyat kepada pemerintah seharusnya direspon dengan baik, bukan dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kajian ini dilakukan karena sektor politik dinilai masih rawan tindak pidana korupsi dengan biaya politik atau entry cost yang tinggi.