Mendagri: Retret untuk Kepentingan Daerah Bukan Partai Politik
Mendagri mengatakan bahwa partai politik yang mengusung hanya sebagai kendaraan. Sehingga tidak tepat jika kepala daerah menjadi petugas partai politik yang mengusungnya.
Soal Polemik Band Sukatani, Ketum Rampai Nusantara: Kapolri Terbuka dengan Kritik
Mardiansyah mencontohkan sikap terbuka yang dilakukan Kapolri ditunjukan dengan mengadakan lomba stand up comedy, mural, hingga orasi kritik kepada Polri.
PDIP Jabar: Patuhi Intruksi Megawati Empat Kepala Daerah tak Ikut Retret
Ono mengatakan pihaknya menunggu intruksi lanjutan dari DPP terkait kajian mengenai retret di Akmil.
Patuhi Instruksi 8 Kepala Daerah PDIP dari SumutTidak Ikut Retret di Magelang
Delapan kepala daerah yang dimaksud dari Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah.
PB HMI: Kepala Daerah Petugas Rakyat, Bukan Petugas Partai
Keputusan PDI Perjuangan melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 mengikuti retret dianggap tidak etis.
Yusril Ungkap Alasan Presiden Prabowo Lakukan Efisiensi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari APBN mengalami kebocoran.
Demokrat: Kepala Daerah Harus Bekerja Utamakan Kepentingan Rakyat
Ibas mengajak para Kepala Daerah terus berkolaborasi dan bersinergi secara nyata dalam membangun Indonesia.
Partai Golkar Berkomitmen Jadi Pelayan Rakyat
Partai Golkar yang telah menginjak usia ke-57 akan terus berkarya demi kemajuan bangsa. Selain itu, Partai Golkar juga akan berjuang untuk membela kepentingan rakyat.
