"Investor ritel, banyak yang menjadi korban, kan? Banyak yang menjadi korban. Jadi ini sangat penting," tegasnya.

Selanjutnya dia menyebut peringatan itu juga mempertaruhkan reputasi OJK dan BEI. Dengan demikian, pemerintah disebut akan memperketat pengawasan terhadap otoritas pasar modal guna menjaga kredibilitas dan kehormatan negara.

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat," imbuh Hashim.

Dalam pengumumannya, MSCI menyoroti transparansi kepemilikan dan free float saham di Indonesia. Otoritas pasar modal diberi waktu hingga Mei 2026 untuk melakukan perbaikan, dengan risiko penurunan bobot dalam indeks Emerging Market, bahkan potensi degradasi menjadi Frontier Market jika tak ada pembenahan.

Gejolak pasar saham itu membuat pimpinan OJK dan BEI mengundurkan diri massal pada akhir Januari lalu. Pengunduran diri pertama kali disampaikan Dirut BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) Aditya Jayaantara.

Tak lama berselang, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara ikut menyatakan pengunduran dirinya.