"Padahal Indonesia memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang sudah beroperasi dan saat ini berjalan di masyarakat. Tetapi, kenapa mereka (pemerintah) selalu membangun hal yang baru yang diragukan?" ujar Isnawati.

Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Nenden Sekar Arum menyoroti maraknya suspend dan takedown konten di era pemerintahan Prabowo. "Pembredelan media kini tidak lagi butuh pencabutan izin cetak. Di era digital, pembungkaman dilakukan secara halus namun mematikan: lewat takedown konten, shadow banning, hingga suspend akun," tegasnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespons positif inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan. Ia menegaskan pemerintah menghormati partisipasi masyarakat dan terbuka terhadap berbagai bentuk pengawasan publik.

"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat," ujar Gibran dalam pernyataan resminya.

"Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," tambahnya.

Kabinet Bayangan berencana menerbitkan laporan penilaian kinerja pemerintahan Prabowo setelah tiga tahun menjabat. Mereka juga akan menggalang donasi publik untuk mendukung program-program yang dinilai belum terpenuhi oleh pemerintah, serta mengadakan dialog dengan mahasiswa di berbagai kampus Indonesia.