Raja pun mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tapi sekali lagi, seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto ya, siapapun yang melanggar, apakah itu besar atau kecil ya, selama merugikan rakyat, maka saya sebagai Menteri Kehutanan, apabila itu terjadi di bawah otoritas saya, di PBPH, di konsesi di bidang kehutanan, maka akan dibuat sanksi yang paling tegas,” ujarnya.
Selanjutnya dia mengatakan bahwa penindakan tidak hanya dapat dilakukan melalui proses pidana. Untuk pelanggaran yang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan, sanksi administratif juga dapat diberikan sesuai ketentuan.
“Selain pidana, kita juga akan cabut secara administratif. Tapi pada intinya penegakan hukum ini tidak akan pandang bulu. Tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas,”katanya.
Menhut Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Tidak akan Pandang Bulu
Menhut mengatakan dalam penindakan kasus Karhutla, pemerintah tidak akan berlaku adil, yakni tidak membeda-bedakan berdasarkan besar-kecilnya pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
