Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera membuat peraturan turunan, khususnya bagi warga DKI setelah terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025
Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube, hingga saat ini masih belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP Tunas dan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Berdasarkan data pelacak kapal MarineTraffic per 20-22 Maret, kapal-kapal yang tidak dapat beroperasi tersebut terdiri atas 324 kapasitas curah (bulk carriers), 315 kapal pengangkut produk minyak/kimia, 267 kapal pengangkut produk minyak bumi, dan 211 kapal tanker minyak mentah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan regulasi ini bukan sekadar revisi aturan lama, melainkan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan saat ini.
Kebijakan yang diteken pada 11 Februari 2026 ini berlaku maksimal tiga bulan sejak status nonaktif ditetapkan, dengan prinsip keselamatan pasien di atas urusan administrasi.
Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa peningkatan batas minimum free float akan dibarengi dengan dukungan dari pemerintah dan peningkatan permintaan (demand) dari investor.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan, kebijakan ini juga untuk memastikan saham-saham emiten Indonesia tetap memenuhi kriteria indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (3), yang menetapkan bahwa pembatasan ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
Meski belum merinci identitas yang ditangkap maupun perusahaan tambang yang terlibat, dia menyebut perusahaan tersebut berkantor di Jakarta dengan lokasi operasi (site) di daerah.
Bagi Prabowo, mandat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 sudah sangat jelas, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wali Kota New York Zohran Mamdani, pada hari pertama menjabat, menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sejumlah kebijakan pendahulunya, Eric Adams, termasuk langkah-langkah yang selama ini dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.