optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memangkas waktu pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penugasan dari yang biasanya per tiga bulan menjadi sebulan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keberadaan BP BUMN lebih baik independen, seperti sebuah holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyampaikan PT Pindad (Persero) merupakan salah satu aset strategis yang berperan penting dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, sekaligus menjadi motor penggerak industrialisasi manufaktur nasional.