Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemanggilan Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI 2024 melihat kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut, pelaksanaan penyelenggaraan haji 2026 berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuruzzaman (MN) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.
Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti angka kematian jemaah haji Jawa Timur. Jumlah kematian jemaah asal wilayah ini tercatat paling tinggi secara nasional
Kedua tersangka yang akan ditahan tersebut adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba.
Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi terganggunya proses persidangan mengingat sejumlah saksi dalam kasus tersebut masih bertugas sebagai petugas haji di Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf melepas kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Minggu (31/5/2026).
Menhaj menginstruksikan kepada seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi agar terus mengawal dan mendampingi jemaah yang belum melaksanakan tawaf ifadah.
Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, menyatakan bahwa skema kepulangan menerapkan sistem first in, first out, di mana kelompok terbang (kloter) yang pertama kali berangkat dari Tanah Air pada 22 April 2026 menjadi rombongan pertama yang dipulangkan.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Danang Wicaksana meminta kualitas pelayanan kepada jamaah haji tetap menjadi prioritas hingga seluruh proses pemulangan ke Tanah Air selesai