DPR Dasco: Serahkan Proses Hukum Eks Kepala BGN Dadan Hindayana ke Aparat Penegak HukumHukum
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum yang berkaitan dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum
RI Kecam Penahanan Relawan GSF oleh Israel Langgar Hukum Internasional
Pemerintah Indonesia kembali mengecam tindakan kekerasan dan penahanan terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Jalur Gaza oleh pasukan Israel pada 19 Mei 2026 yang dinilai melanggar hukum internasional
MPR: Tindakan Tentara Israel kepada Aktivis Kemanusian Langgar Hukum Internasional
Jika kepada aktivis internasional di depan kamera saja Israel berani bertindak kejam, maka perlakuan di balik layar terhadap warga Palestina dipastikan jauh lebih buruk.
Pramono Dukung Aparat Hukum Berantas Judol di Jakarta
Aktivitas judi online memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang terjerat, terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan berlipat.
Ada Tindakan Hukum Tegas, Wamenhaj: Jumlah Haji Ilegal Turun drastis
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut jumlah haji ilegal pada musim haji 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya berkat penindakan hukum dan pengawasan masif yang dilakukan pemerintah
Kerja Nyata Kampanye Antikorupsi Xi Jinping: 2 Menteri Korup Dihukum Mati
Para analis menilai vonis tersebut merupakan bagian terbaru dari kampanye antikorupsi yang terus digencarkan Presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012
PSI Klaim Kasus Hukum Grace Natalie adalah Tanggung Jawab Pribadi, Partai Tak Beri Bantuan Hukum
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026). Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Grace Natalie dalam perkara ini merupakan hal yang bersifat pribadi dan tidak mewakili lembaga partai.
Pemerintah Beri Bantuan Hukum untuk 3 WNI "Haji Ilegal" yang Ditangkap di Makkah
Ketiga WNI tersebut ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi di Kota Makkah pada Selasa (28/4/2026).
Tim Andrie Yunus Tolak Peradilan Militer, Sidang Perdana Berlangsung Tanpa Kehadiran Kuasa Hukum
Mereka menilai pelimpahan berkas ke pengadilan militer dan konklusi "dendam pribadi" menunjukkan adanya upaya membatasi jumlah pelaku.
Komnas Perempuan Desak Kasus Pelecehan di FH UI Diproses Hukum, Tak Cukup Sanksi Etik
Desakan ini disampaikan menyusul viralnya konten percakapan dalam grup chat yang berisi pelecehan seksual verbal terhadap mahasiswi dan dosen perempuan.
Komnas Perempuan: Desak Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI diproses Jalur Hukum
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak agar kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah mahasiswa hingga dosen perempuan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) diproses melalui jalur hukum
"Whistleblower" Ungkap Kasus Pelecehan FH UI, Kuasa Hukum Pastikan Bukti Diperoleh Secara Sah
Timotius Rajagukguk, kuasa hukum para korban, mengungkapkan bahwa barang bukti berupa tangkapan layar percakapan didapatkan dari informasi yang diberikan oleh salah satu pelaku.
Ahli Hukum Pidana UI di Sidang Kasus Chromebook: Tanpa Bukti Niat dan Unsur Lengkap, Terdakwa Harus Dibebaskan
Prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan, yang mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan secara jelas terhadap seseorang sebelum dapat dijatuhi pidana.
Langgar HAM, MPR Kecam UU Hukuman Mati untuk Tawanan Palestina
HNW meminta kepada komunitas internasional yang peduli terhadap HAM dan demokrasi untuk tidak tinggal diam atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel secara berkelanjutan.
MPR: UU Hukuman Mati Tahanan Palestina Langgar Prinsip Hukum Internasional dan HAM
Politisi PKS ini memberikan apresiasi kepada Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah turut mengecam lahirnya UU tersebut.
Dunia Internasional Kecam Pengesahan UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina
Undang-undang tersebut disahkan dalam pembacaan kedua dan ketiga pada Senin (30/3/2026) waktu setempat, dengan perolehan suara 62 anggota mendukung, 48 menolak, dan satu abstain.
