Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan transformasi digital di kawasan ASEAN tidak dapat diukur semata dari adopsi teknologi canggih atau besaran ekonomi digital
Untuk pelaksanaannya tidak mudah yakni harus dilakukan dengan landasan hukum yang kuat serta mekanisme pengawasan berlapis agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang telah diamanatkan konstitusi harus tersalurkan dengan tepat sasaran, tidak hanya untuk pendidikan dasar tetapi juga pendidikan tinggi.
Abdul Mu’ti, memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI
Fauzan menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia, terutama di wilayah Maluku dan Maluku Utara
Pemerintah menginstruksikan operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa