Pemerintah berencana memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai bagian dari agenda reformasi Polri, termasuk menjadikannya lembaga independen dengan kewenangan pengawasan yang lebih kuat
Politisi Partai Gerindra ini menilai, pengusul gagal menjelaskan argumentasi ilmiah yang kuat terkait wacana penghapusan peran DPR dalam pengangkatan Kapolri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil akan menjadi masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bekerja sesuai harapan dan membawa Polri ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.
Menurut Presiden kehadiran Kapolri menjadi penting agar proses reformasi berlangsung komprehensif dan berdasarkan pemahaman langsung dari dalam institusi kepolisian.
Tim bentukan Presiden dan tim bentukan Kapolri memiliki semangat yang sama, yakni mempercepat proses reformasi dan memperkuat profesionalisme institusi Polri.
Mantan Ketua MK ini mengatakan bahwa Kepala Negara menegaskan pentingnya reformasi Polri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan negara pascareformasi.