Tim advokat Nadiem Anwar Makarim kompak tak menghadiri sidang dugaan korupsi Chromebook, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya digitalisasi pemilihan umum (pemilu) yang tetap berlandaskan pada prinsip dasar demokrasi
Pertemuan ini digelar untuk mengklarifikasi potongan ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang viral dan dilaporkan ke polisi atas tuduhan dugaan penistaan agama.
Menurut Puan kritik dalam iklim domokrasi tidak dilarang. Namun dia mengingatkan dalam menyampaikan kritik harus dilakukan secara baik dan konstruktif.
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh ketua DPRD se-Indonesia bersatu sebagai sesama anak bangsa untuk membangun negeri, meskipun ada perbedaan asal daerah, suku, maupun partai politik
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan memberikan nasihat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai ijazahnya dalam konteks sebagai orang yang lebih tua atau senior
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi membuka agenda penguatan organisasi bagi ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) pengurus daerah se-Indonesia di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis
Soal reshuffle lebih baik ditanyatakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, pergantian atau peromabakan kabinet merupakan hak prerogratif yang dimiliki oleh Presiden.
Mutasi besar-besaran terhadap pejabat tinggi di Kejagung hingga para Kajati dan Kajari merupakan langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam menangkap koruptor sampai Antartika.
HMI Cabang Jakarta menilai peristiwa ini tidak semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal dan pelonggaran moneter untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah bagi rakyat yang mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen dan penurunan suku bunga melalui subsidi pemerintah guna menjamin akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah