Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku mulai 30 Juni 2025.
Dia meluruskan terkait uang seratus juta rupiah yang diterima para anggota DPR RI saat ini merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.
Kementerian Sosial (Kemensos) akan memenuhi segala hak-hak dan tunjangan yang akan diterima guru Sekolah Rakyat (SR). Besarannya, akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Amanat 20 persen APBN atau senilai Rp 724,3 triliun pada 2025 sejatinya sudah cukup untuk memberikan gaji yang layak bagi para guru selama dikelola dengan akuntabel.
Keputusan Presiden Prabowo yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen merupakan wujud kepekaan dan apresiasi presiden terhadap kesejahteraan dan kewibawaan para hakim.
Jimly mengaku bersyukur Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim setelah puluhan tahun tidak naik. Namun, di sisi lain hal itu tidak menjadi solusi dalam perubahan sistem penegakan hukum di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR, Juliyatmono mendorong peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di Indonesia. Ia mengusulkan agar ada kebijakan yang mengatur standar pendapatan gaji guru yang mencapai Rp25 juta per bulannya.