KPK: 23 dari 47 Satuan Kerja Setor Uang Pemerasan untuk Bupati Cilacap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 23 dari 47 satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyetorkan uang pemerasan untuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL).
KPK Tetapkan Dua Tersangka dalam OTT Cilacap, Bupati dan Sekda Masuk dalam 13 Orang yang Dibawa ke Jakarta
Sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tercatat masuk dalam rombongan yang dibawa ke Jakarta
Komisi III DPR Minta KPK Perkuat Pencegahan Bukan Hanya Andalkan OTT
Menurutnya, maraknya OTT yang terjadi hampir setiap bulan perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum.
KPK Jawab Mengapa Butuh Waktu Lama untuk Putuskan Menahan Eks Menag Yaqut
KPK akhirnya menahan eks menteri agama (menag) Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (12/3/2026). Yaqut dijerat dalam perkara korupsi kuota haji di Kemenag.
KPK Sita Dokumen Usai Geledah Rumah Kadis PUTR Pati Pada Kasus Sudewo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati Riyoso
Kasus Sertifikasi K3 Kemenaker, KPK Dalami Pihak Penerima Aliran Uang
KPK terus mendalami dugaan aliran dana terkait sertifikasi K3 Kemenaker
Anggota Komisi III DPR: PSI Jangan Sok Tahu soal Revisi UU KPK
Menurutnya, PSI sebagai partai yang berada di luar parlemen lebih baik diam. Sebab, tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan di parlemen.
OSO Berpeluang Dipanggil KPK Untuk Pendalaman Laporan Gratifikasi Fasilitas Jet Pribadi untuk Menteri Agama
Pemanggilan tersebut akan dilakukan jika diperlukan dalam proses pendalaman laporan gratifikasi yang telah disampaikan Menteri Agama.
KIP Kabulkan Gugatan Eks Pegawai KPK, BKN Wajib Buka Dokumen TWK
Dalam putusannya, KIP memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuka dokumen tersebut kepada para pemohon.
KPK Sebut Menag Bebas dari Sanksi Pidana Usai Lapor dalam 30 Hari Kerja
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar bebas dari sanksi pidana, meskipun menerima fasilitas bepergian dengan menggunakan jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).
ICW Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi untuk Menteri Agama
Fasilitas mewah tersebut didapatkan dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.
Menteri Pigai: Komnas HAM Akan Bekerja seperti KPK Jika UU HAM Direvisi
Pigai menginginkan agar ke depannya Komnas HAM memiliki unit penyidikan sendiri sehingga dapat bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Legislator PKB Sebut Jokowi Terlibat Pembahasan UU KPK
Kang Cucun menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons klaim Jokowi yang mengaku tak terlibat pembahasan UU KPK.
MAKI: Pak Jokowi Mohon Tidak Cari Muka pada Isu UU KPK
Sikap Jokowi itu kontradiktif dengan kebijakannya saat masih menjadi Presiden Indonesia. Justru dimasa pemerintahahannya Jokowi melemahkan KPK melalui perubahan undang-undang KPK.
